Menanti Kenaikan Gaji dan Gaji Ke-13

Mengharap adalah keniscayaan bagi setiap insan, selagi hayat masih dikandung badan. Demikian pula dengan para pegawai negeri sipil (PNS), yang sangat berharap agar kenaikan gaji dan gaji ke-13 segera cair. Harapan tersebut sangat wajar di tengah tekanan ekonomi yang sangat berat. Harga-harga melambung, daya beli masyarakat (termasuk PNS) menurun, dolar melemah, dan kegiatan ekonomi masyarakat stagnan. Pendek kata, ekonomi nasional mengalami perlambatan dan ekonomi global mengalami krisis. Oleh karena itu, mengharap segera cairnya kenaikan gaji dan gaji ke-13, ibarat turunnya hujan di tanah gersang yang sedikit memberi kesejukan dan dapat bernapas lega. Hal tersebut, semata-mata demi dapat bertahan di tengah gempuran krisis ekonomi. Jadi, tidak salah jika berharap.
Berkaitan dengan hal tersebut, ada informasi bahwa surat tentang kenaikan gaji berkala dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, dan Polri telah ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (http://www.merdeka.com, 22 Mei 2015). Informasi tersebut adalah kabar gembira yang patut diapresiasi dan terus dikawal. Mengapa harus dikawal? Pengawalan penting dilakukan agar niat baik pemerintah itu tidak hilang di tengah kegaduhan politik dan ekonomi yang saat ini sedang berlangsung. Sebab. Kegaduhan mengakibatkan kekaburan yang akhirnya bermuara pada penghilangan. Ini sangat menyakitkan.
Surat rancangan keputusan untuk kenaikan gaji berkala itu akan diserahkan kepada Presiden agar dapat segera disetujui. Ini adalah momentum yang baik, bagi Presiden untuk berpihak kepada aparatur pemerintahan. Sekaligus menepati niat baik yang telah dikumandangkan saat bertempur menuju RI-1. Sehingga,  pemerintah dapat lebih mendesak PNS agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pencairan kenaikan gaji dan gaji ke-13 tahun 2015 sangat mendesak, karena tiga bulan mendatang merupakan bulan-bulan yang penuh dengan tekanan ekonomi bagi masyarakat. Hal ini karena akan segera memasuki tahun pelajaran baru dan lebaran. Oleh karena itu, rencana pemerintah untu mencairkan kenaikan gaji dan gaji ke-13 di bulan Juni 2015 adalah keputusan yang sangat bijak, baik, tepat, dan benar. Sekali lagi, tidak salah jika berharap.
Upaya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar gaji ke-13 itu turun sebelum bulan puasa atau Lebaran adalah upaya yang bersifat solutif. Karena, tidak dapat dimungkiri bahwa kebutuhan biasanya selalu bertambah menjelang hari raya. Artinya, upaya tersebut dapat mengatasi salah satu tekanan kebutuhan dimaksud. Walaupun kenaikan gaji berkala besarnya hanya sekitar 4 persen, tapi ini menunjukkan adanya political will pemerintah untuk menyesuaikan pendapatan PNS dengan inflasi yang juga terus terjadi.

Adanya Kenaikan gaji dan gaji ke-13 tahun 2015 harus disambut oleh seluruh PNS dengan kerja keras. Para PNS diwajibkan untuk meningkatkan kualitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pendek kata, hendaknya meningkatakn kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai abdi Negara dan Pemerintah. Sehingga upaya kenaikan gaji dan gaji ke-13 tahun 2015 dapat efektif dan efisien, tepat guna dan tepat sasaran. Semoga. (gpa)
Selengkapnya.. »»  

PBT, CBT, dan Indeks Integritas UN 2015

Indeks integritas ujian nasionan (IIUN) tahun 2015 yang memiliki makna sama dengan indeks kecurangan, telah dipublikasikan pihak Kemendikbud. Hasil analisis terhadap IIUN menunjukkan bahwa ada dugaan terdapat borok-borok penyelenggaraan UN di tahun sebelumnya yang selama ini sengaja ditutupi. Ada fakta menarik yang patut dicatat dari indeks integritas penyelenggaraan UN tahun 2015. Di mana, provinsi-provinsi yang dulu mendominasi perolehan rerata nilai UN tertinggi, kini tidak muncul sebagai provinsi dengan indeks integritas yang membanggakan. Artinya, tingkat kejujuran pelaksanaan UN di provinsi tersebut patut dipertanyakan. Ada apa ya? Bahkan, untuk pelaksanaan UN tahun 2015, Mendikbud menyatakan bahwa nilai kejujuran pelaksanaan UN SMA tahun 2015 dan sederajat cukup memprihatinkan (http://edukasi.kompas.com/read/2015/05/18/17381761). Masih ditemukan adanya indikasi kecurangan pelaksanaan UN di sejumlah daerah. Pemetaan hasil UN dan IIUN, menunjukkan bahwa terdapat fenomena hasil nilai UN yang tinggi, namun angka IIUN rendah. Artinya, patut diduga telah terjadi tindak kecurangan (ketidakjujuran) dalam pelaksanaan UN 2015. Hal ini, karena ada kecenderungan tindak kecurangan tersebut sudah biasa terjadi dan selama ini didiamkan atau sengaja didiamkan. Sungguh memprihatinkan.
Selama ini kecurangan dan contek-mencontek menjadi bisik-bisik yang tak pernah diungkap oleh negara. Semua mengetahui itu ada tapi tidak ada yang mau melakukan sesuatu. Kemdikbud memutuskan untuk berhenti diam dan mendiamkan. Mulai sekarang laporan Ujian Nasional akan mengungkap tentang kecurangan selain meneruskan semangat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara terus menerus. (Konfrensi pers Pemanfaatan Hasil UN 2015, 18 Mei 2015). Artinya, sudah ada pengakuan Negara terhadap keborokan penyelenggaraan UN yang selama ini sengaja didiamkan. Oleh karena itu, semua pihak harus melakukan refleksi bahwa kejujuran lebih utama dari sekadar rerata hasil UN. Namun, semangat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UN harus terus dikumandangkan seiring dengan peningkatan kualitas kejujuran. Jika hal ini dapat diwujudnyatakan maka kualitas pendidikan yang susungguhnya, tanpa kepalsuan mulai dapat dihadirkan. Inilah sebuah keyakinan.
Indeks integritas ujian nasionan (IIUN),  Indeks integritas memiliki makna sama dengan indeks kecurangan. Artinya, suatu provinsi atau kabupaten atau sekolah dengan nilai indeks integritas atau indeks kecurangan kecil, maka tindak kecurangan yang terjadi juga kecil, dan sebaliknya. Sampai saat ini pemerintah belum menetapkan batas ideal indeks integritas yang masih dapat ditoleransi. Akan tetapi, pihak Kemendikbud telah meriliis indeks integritas beberapa provinsi yang memiliki nilai indeks integritas kecil, yang berarti tindak kecurangan dalam pelaksanaan UN di provinsi tersebut relatif kecil.
Berikut tujuh provinsi yang memiliki indeks kecurangan pelaksanaan UN tahun 2015 kecil atau berintegritas tinggi, yakni:
1)  Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ), dengan indeks kecurangan 1 %;
2)  Provinsi Bangka Belitung (4,5 persen);
3)  Provinsi Kalimantan Utara (11,6 persen);
4)  Provinsi Bengkulu (12 persen);
5)  Provinsi Kepulauan Riau (14 persen);
6)  Provinsi Gorontalo (20 persen);
7)  Provinsi Nusa Tenggara Timur (20,4 persen).
Sedangkan provinsi-provinsi lainnya, memiliki indeks kecurangan di atas atas 21 persen hingga 84,9 persen. Lalu provinsi apakah yang indeks kecurangannya sampai 84,9%? Jangan-jangan provinsi yang selama ini merajai jajaran elit perolehan rerata nilai UN. Ah, sungguh menyakitkan!
Pihak kemendikbud telah menyimpulkan bahwa, indikasi kecurangan hanya terjadi fffrfrpada ujian nasional berbasis kertas atau paper based test (PBT). Sedangkan untuk UN CBT (Computer Based Test) atau ujian berbasis komputer, tidak terjadi kecurangan sama sekali. Dengan kata lain, tingkat kecurangan UN berbasis komputer adalah nol  persen (http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/4194). Oleh karena itu, semakin cepat sekolah melaksanakan CBT, semakin baik. Karena, indeks kecurangan penyelenggaraan UN dapat dijamin sampai 0%.
Artinya, jika sebuah daerah atau sekolah berani menggunakan komputer dalam ujian, berarti daerah atau sekolah tersebut berani jujur dalam ujian nasional. Usaha dalam perbaikan pelaksanaan UN, hendaknya tidak sekadar perbaikan nilai, tetapi juga perbaikan sikap kejujuran. Hal ini penting dalam konteks revolusi mental dan perbaikan ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, peserta didik, guru, kepala sekolah dan orang tua harus bahu membahu menumbuhkembangkan kejujuran dalam setiap detak kehidupan. Mudah-mudah, publikasi indeks integritas menjadi efek jera bagi siapapun yang melaksanakan kecurangan dan di pihak lain memberikan efek motivasi untuk senantiasa dengan gagah berani menghadirkan kejujuran.

Lalu bagaimana cara menentukan indeks kecurangan tersebut? Pihak Kemendikbud menjelaskan, bahwa indeks integritas diperoleh dari penilaian keseragaman nilai, pola jawaban siswa, dan kecurangan siswa yang terjadi saat UN. Pendek kata, indeks integritas ditentukan dengan bantuan perhitungan statitstik. Jadi berisfat ilmiah, sehingga layak dipercaya. Oleh karena itu, sudah saatnya semua sekolah, kabupaten, dan provinsi bekerja keras menghadirkan penyelenggaraan UN yang berintegritas tinggi demi revolusi mental. Semoga.
Selengkapnya.. »»  

Daftar Siswa Smandab Lulus SNMPTN 2015

KEPUTUSAN
PANITIA NASIONAL
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN)
TAHUN 2015
NOMOR : 5/Kep.Ketum/2015
TENTANG
HASIL SELEKSI SNMPTN TAHUN 2015

KETUA UMUM PANITIA NASIONAL SNMPTN 2015,
Menimbang     :
a.  bahwa Panitia Nasional Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan hasil seleksi SNMPTN;
b.  bahwa berdasarkan hasil Rapat Penetapan Seleksi SNMPTN 2015 tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 2015 yang diikuti oleh seluruh Rektor dan/atau Wakil Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), telah ditetapkan hasil seleksi SNMPTN Tahun 2015 untuk setiap Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Nasional SNMPTN Tahun 2015 tentang Hasil Seleksi SNMPTN Tahun 2015.

Mengingat       :          
1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2);
4.  Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1a/M/KP/I/2015 tentang Panitia Nasional Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015;
5.  Peraturan Ketua Umum Panitia Nasional SNMPTN Tahun 2015 Nomor 1/Per.Ketum/2015 tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2015.

MEMUTUSKAN
Menetapkan                                 :                                                  
KEPUTUSAN PANITIA NASIONAL SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI TAHUN 2015 TENTANG HASIL SELEKSI SNMPTN TAHUN 2015.

KESATU                                    :                                                  
Menetapkan hasil seleksi SNMPTN Tahun 2015 dengan rincian masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA          :          
Menetapkan Peserta SNMPTN yang nama dan nomornya tercantum dalam daftar terlampir, dinyatakan lulus seleksi SNMPTN 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  Status penerimaan Peserta SNMPTN sebagai mahasiswa di PTN tujuan, akan ditentukan berdasarkan verifikasi data akademik (rapor dan portofolio asli) yang akan dilaksanakan oleh PTN tempat Peserta SNMPTN diterima.
b.  Kehadiran pada saat registrasi (daftar ulang) pada tanggal 9 Juni 2015 akan menentukan proses verifikasi dan status penerimaan Peserta SNMPTN sebagai mahasiswa PTN.
c.  Setelah Peserta SNMPTN dinyatakan lolos verifikasi, maka status Peserta SNMPTN ditetapkan diterima sebagai mahasiswa di PTN tujuan tersebut.
d.  Bagi Peserta SNMPTN yang merupakan Peserta Bidikmisi, selain dilakukan verifikasi terhadap data akademik, PTN tujuan akan melakukan juga verifikasi data ekonomi dan/atau kunjungan ke alamat tinggal Peserta SNMPTN untuk menetapkan status penerimaan Peserta SNMPTN sebagai mahasiswa.
e.  Syarat, ketentuan dan jadwal registrasi (daftar ulang) harus dilihat di laman PTN tujuan masing-masing.

KETIGA                                     :                                                  
Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan Panitia Nasional SNMPTN 2015 tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT                                 :                                                  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2015
KETUA UMUM,

ROCHMAT WAHAB
NIP 195701101984031002

Berikut daftar siswa SMAN 2 Busungbiu, Buleleng yang dinyatakan Lulus pada SNMPTN 2015.
No.
No. Pendaftaran
Nama Siswa
PTN
Program Studi
1.
4150794842
DEWA AYU SUARI DEWI
UNUD
D4 PARIWISATA
2.
4150536357
I DEWA GEDE ADNYANA PAMUNGKAS
UNUD
ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA
3.
4150544453
I GEDE RUPAWAN HADIASA
UNUD
AGROEKOTEKNOLOGI
4.
4150542930
I KETUT DWIPA SEMADI
UNUD
AGRIBISNIS
5.
4150539112
I NYOMAN SUKAYARTA
UNUD
EKONOMI PEMBANGUNAN
6.
4150530102
KOMANG PENY KARMITRI ASMI
UNUD
AKUNTANSI
7.
4150532577
LUH DEVI FEBRIANTI
UNUD
SASTRA INGGRIS


Selamat dan terus belajar demi meraih masa depan yang lebih baik. (gpa)
Selengkapnya.. »»  

Bentuk Soal UN 2015 yang Menakutkan

Isu bentuk soal yang tidak lagi pilihan ganda pada UN 2015, ternyata cukup mengejutkan dan bahkan menakutkan di kalangan siswa dan guru. Betapa tidak, kebiasaan siswa mengerjakan soal-soal pilihan ganda sudah mendarah daging sejak jenjang SD, SMP, sampai SMA/SMK. Bahkan, terkadang adanya soal uraian pada UTS atau UAS sering dikeluhkan oleh sebagian siswa. Kondisi inilah yang menyebabkan isu bentuk soal pilihan ganda yang tidak lagi digunakan pada UN 2015 cenderung menggerogoti kepercayaan diri siswa. Karena, ada kecenderungan siswa hanya siap dengan bentuk soal pilihan ganda. Kondisi ini, sedikit banyak menggambarkan fakta-fakta dunia pendidikan yang harus dikoreksi dan diperbaiki. Agaknya, harus segera ada Revolusi Mental. Setuju?
Ketakutan itu, ternyata direspons pihak Kemendikbud, sehingga Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kapuspendik Balitbang Kemendikbud), Nizam, menjelaskan bahwa bentuk soal UN 2015 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. (http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/siaranpers/3782). Artinya, masih menggunakan bentuk soal pilihan ganda. Bentuk soal yang memberikan peluang, sekali lirik dua, tiga pulau terlewati.  Namun, penjelasan tersebut belum lengkap, karena belum menjelaskan teknis pelaksanaannya, seperti jumlah paket soal, sistem pengawasan, dan sistem pemeriksaan. Oleh karena itu diharapkan agar Kemendikbud segera meluncurkan POS UN 2015 agar dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti siswa, guru, orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah. Paling tidak dapat mereduksi ketakutan itu. Kok bisa takut ya?
Lebih lanjut diungkapkan bahwa, ke depan bentuk soal UN memungkinkan tidak hanya pilihan ganda, tetapi bisa lebih beragam. Artinya, bentuk soal dapat dalam bentuk mini esai, mengisi jawaban langsung, menjodohkan, memutar-mutar kalimat, dan lain-lain. Nah, bakal ada perubahan tuh! Namun kondisi ini hanya dapat dilakukan, jika ujian yang diselenggarakan negara tersebut seluruhnya telah berbasis komputer (computer based test / CBT). (http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3783). Pada UN 2015 sudah mulai dirintis UN berbasis komputer secara daring atau online. Bentuk dan tingkat kesukaran soal, setara dengan yang berbasis kertas. Oleh karena itu, mulai detik ini harus ada perubahan paradigma dari seluruh elemen pendidikan, bahwa UN bukan arena untuk menyuburkan ketidakjujuran, tidak untuk menumbuhkembangkan konsep mark up, manipulasi atau rekayasa, apalagi sebagai ajang pencitraan. Tetapi, UN harus murni sebagai upaya pembelajaran yang bertanggung jawab. 

Artinya, ke depan seluruh elemen pendidikan, terutama siswa dan guru harus mempersiapkan diri lebih baik untuk mengantisipasi berbagai perubahan. Karena, harus disadari bahwa hanya perubahan yang kekal, tidak ada yang kekal selain perubahan. Bahkan, perubahan itu dapat terjadi sangat cepat saat ini karena dipicu dan dipacu oleh gejolak politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, kesungguhan dan kreativitas dari seluruh komponen pendidikan terutama, siswa dan guru harus ditingkatkan dalam menghadapi perubahan. Paling tidak, dinamika perubahan itu harus mulai dihadirkan pada kegiatan belajar dan pembelajaran di dalam kelas. Kreativitas untuk memberdayakan potensi siswa secara maksimal, bukan memperdayai siswa. Jangan lagi ada konsep ABS (asal bapak senang), tidak boleh ada rekayasa dan manipulasi nilai, bangkitkan kejujuran dan menghargai hasil jerih payah sendiri, tumbuhkembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Pendek kata, harus memulai yang mulia demi kemuliaan. (gpa).


Selengkapnya.. »»  

Kisi-Kisi UN Kimia 2015



KISI-KISI UJIAN NASIONAL
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
(Peraturan BSNP No. 0027/P/BSNP/IX/2014)

KIMIA SMA/MA (PROGRAM IPA)

NO
KOMPETENSI
INDIKATOR
1.
Mendeskripsikan struktur atom, sistim periodik unsur dan ikatan kimia untuk mendeskripsikan struktur molekul, sifat-sifat unsur dan senyawa.
Menentukan notasi unsur dan kaitannya dengan struktur atom, konfigurasi elektron, jenis ikatan kimia, rumus molekul, bentuk molekul dan sifat senyawa yang dapat dihasilkannya, serta letak unsur dalam tabel periodik.
Mendeskripsikan jenis ikatan kimia atau gaya antarmolekul dan sifat-sifatnya.
2.
Menerapkan hukum-hukum dasar kimia untuk memecahkan masalah dalam perhitungan kimia.
Menyelesaikan perhitungan kimia yang berkaitan dengan hukum dasar kimia
Menjelaskan persamaan suatu reaksi kimia
3
Mendeskripsikan sifat-sifat larutan, metode pengukuran dan terapannya
Mendeskripsikan daya hantar listrik.
                           
Mendeskripsikan konsep pH larutan.
Menjelaskan titrasi asam basa
Mendeskripsikan sifat larutan penyangga
Mendeskripsikan hidrolisis garam dan Ksp.
Mendeskripsikan sifat-sifat koligatif larutan.
Mendeskripsikan sistem dan sifat koloid serta penerapannya.
4.
Mendeskripsikan senyawa organic dan makro melekul
Mendeskripsikan struktur senyawa Benzene dan turunannya, serta kegunaannya
Mendeskripsikan senyawa karbon termasuk identifikasi, reaksi dan kegunaannya.
Mendeskripsikan makromolekul (Karbohidrat, Protein, Polimer) dan kegunaannya
5.
Mendeskripsikan perubahan energi, cara pengukuran dan penerapannya
Menseskripsikan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm.
Menentukan kalor reaksi.
6.
Mendeskripsikan kinetika reaksi, kesetimbangan kimia, dan factor-faktor yang memengaruhinya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri
Menentukan laju reaksi.
Mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinetika suatu reaksi dan kesetimbangannya

Menentukan Kc/Kp
7.
Mendeskripsikan reaksi oksidasi reduksi dan elektrokimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Mendeskripsikan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi
Mendeskripsikan diagram sel
Mengaplikasikan hukum faraday
Mendeskripsikan fenomena korosi dan Pencegahannya
8.
Mendeskripsikan unsur-unsur penting, terdapatnya di alam, pembuatan dan kegunaannya
Mendeskripsikan unsur-unsur penting yang ada di alam termasuk unsur radioaktif.
Mendeskripsikan cara memperoleh unsur-unsur penting dan kegunaannya

Selengkapnya, silahkan unduh di sini:

Sumber:



Selengkapnya.. »»  

Ada Apa dengan UN 2015?

Ujian Nasional (UN) Tahun 2015 untuk jenjang SMA dan sederajat akan digelar pada tanggal 13 – 15 April 2015. Sedangkan untuk tingkat SMP dan sederajat akan diselenggarakan pada tanggal 4 – 6 Mei 2015. Berikut disajikan tanggal-tanggal penting penyelenggaraan UN tahun 2015.

Ada perubahan yang signifikan pada UN tahun 2015. Oh ya? Apa itu? Ternyata, UN tahun 2015 tidak lagi menentukan kelulusan. Betulkah? Mengapa?  Tidak dapat dimungkiri, selama ini UN dianggap sebagai sesuatu yang menegangkan dan menakutkan sehingga membuat siswa stres. Bahkan ada sebagian siswa yang melakukan ritual-ritual khusus menjelang pelaksanaan UN. Oleh karena itu, tahun 2015 Kemendikbud mengupayakan agar UN tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang menakutkan atau sakral bagi siswa. Wah, upaya cerdas tuh!
Bahkan, Mendikbud mengakui bahwa, adanya tindak kecurangan pada pelaksanaan UN di tahun-tahun sebelumnya. Dan, ini harus dihentikan. UN semestinya hadir sebagai cermin untuk mengembangkan siswa-siswanya dari seluruh aspek. Tetapi, ternyata sering terjadi manipulasi hasil belajar siswa yang justru dilakukan oleh ekosistem pendidikan. Nah, ini artinya sudah ada pengakuan. Oleh karena itu harus segera ada perbaikan.
Hendaknya disadari bahwa UN dapat membentuk perilaku yang baik pada seluruh aktor pendidikan baik siswa, orang tua, guru, sekolah, dinas pendidikan daerah hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, semestinya UN berjalan dengan tertib, aman, jujur, adil, tanpa ada rekayasa dan manipulasi. Setujuuu? Tentu, sangat setuju. Semua itu, semat-mata demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena, jika ada manipulasi dan rekayasa dalam pendidikan (khususnya pada UN), maka dipastikan akan merusakkan mentalitas bangsa. Pendek kata, UN tahun 2015 hendaknya hadir sebagai alat untuk mengembangkan potensi para siswa. Bukan pencitraan yang dipenuhi kemunafikan. Sekali lagi setuju?
Dengan demikian, sangat bijaksana pada pelaksanaan UN tahun 2015 tidak melibatkan aparat keamanan dengan persenjataan lengkap dalam pendistribusian naskah UN. Pengawas pada pelaksanaan UN tahun 2015 juga tidak melibatkan dosen-dosen perguruan tinggi lagi. (http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3744). Pendek kata UN tahun 2015, tidak lagi sebagai sesuatu yang mengerikan bagi siswa.
Sekali lagi, pelaksanaan Ujian nasional (UN) tahun 2015, akan diselenggarakan pada 13-15 April 2015 untuk SMA/SMK/sederajat dan 4-6 Mei 2015 untuk SMP/sederajat. Kebijakan UN tahun ini tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara komprehensif seluruh komponen pada siswa untuk menyatakan tamat atau tidaknya peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu.
UN hanyalah satu dari sekian banyak indikator dalam standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, tidak bijak jika dijadikan sebagai salah satu penentu kelulusan siswa. Dalam konteks evaluasi hasil belajar, UN bukan hanya satu-satunya, tetapi satu dari banyak indikator untuk menilai kinerja layanan pendidikan. UN seharusnya memberi dampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan yang lebih luas lagi. Namun, kenyataan di lapangan justru menimbulkan perilaku negatif, seperti terjadinya kecurangan, siswa mengalami distress, dan lain-lain. (http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3742). Oleh karena itu, perlu memberikan otonomi pada sekolah dan mengurangi tekanan yang tidak perlu, dengan cara memisahkan ujian nasional dari kelulusan.
Beberapa rencana perubahan berkaitan dengan UN, yakni pertama UN tidak untuk kelulusan. Sekolah sepenuhnya diberikan kewenangan mempertimbangkan seluruh aspek dari proses pembelajaran, termasuk komponen perilaku siswa untuk menentukan lulus tidaknya mereka dari jenjang pendidikan tertentu. Kedua, UN dapat ditempuh lebih dari sekali. Siswa diberikan kesempatan memperbaiki dan mengambil ujian ulang. Karena tujuan UN kan bukan menjadi hakim, tapi alat pembelajaran. Sehingga ada perubahan orientasi UN dari sekadar alat menilai hasil belajar, menjadi alat untuk belajar. Ketiga, UN wajib diambil minimal satu kali oleh setiap peserta didik. (http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3742). Khusus untuk tahun 2015, tidak ada ujian ulang, karena 2015 ini transisi. Ujian ulang mulai diterapkan tahun 2016. Tekniknya, awal semester akhir peserta didik melaksanakan UN. Jika hasilnya belum memuaskan, maka dapat melakukan perbaikan di akhir semester.

Lalu, apa fungsi UN tersebut? Ternyata, Un tetap difungsikan sebagai salah satu syarat masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Bahkan, hasil UN tidak hanya digunakan perguruan tinggi di Indonesia, melainkan digunakan juga oleh perguruan tinggi di luar negeri. (http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/3724). Ke depan diharapkan UN sudah menjadi standar yang diakui secara internasional atau merupakan instrumen domestik yang berlaku di internasional. Di lain pihak fungsi UN dikembalikan kepada substansi UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa UN digunakan untuk pemetaan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, peningkatan mutu, dan pembinaan. Dengan demikian, UN adalah assessment yang dilakukan negara yang tujuannya untuk meningkatkan proses belajar. Bukan untuk menentukan nasib siswa. 
Selengkapnya.. »»